Jumat, 26 Juli 2013

PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965/PKI


PERISTIWA GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965/PKI

Membahas :
·         Menganalisis Latar belakang gerakan 30S/PKI
·         Menganalisis kronologis peristiwa gerakan 30S/PKI
·         Menjelaskan pendapat tentang strategi 30S/PKI
·         Menganalisis dampak dari peristiwa gerakan 30S/PKI


Menganalisis Latar belakang gerakan 30S/PKI

PKI merupakan par Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet.Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), Organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.

Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, Inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Angkatan kelima
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965
Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan untuk mempersenja 40 batalion tentara secara lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Pandangan lain mengatakan bahwa PKI-lah yang mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima tersebut dan mempersenja mereka. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.

Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara Aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.

Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI mengimbau semua pendukungnya untuk mencegah pertentangan menggunakan kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".

Menganalisis kronologis peristiwa gerakan 30S/PKI

§  Tahap persiapan PKI dan tindakan :

1. Membentuk ormas-ormas, seperti : SOSBI (Kaum Buruh), BTI (Kaum Tani), GERWANI, dan LEKRA.
2. Mengusulkan terbentuknya angkatan ke-5.
3. Memfitnah AD dengan isu Cup Dewan Jenderal.
4. Merebut sarana penting, seperti : Stasiun RRI, Pusat Telekomunikasi, dan Bandara Halim Perdana Kusumah.
5. Menculik dan membunuh para Jenderal dari AD.

§  Tahap usaha AD menghadapi usaha PKI :
1. Mengingatkan pemerintah tentang tindak-tanduk kegiatan PKI.
2. Menolak terbentuknya angkatan ke-5.
3. Menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang dibentuk AD bukan Cup Dewan Jenderal tetapi Wanjakti (Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi).
4. Menjaga dan mengamankan pemerintah dari situasi politik PKI.

-30september 1965 : PKI menyusun kekuatan dengan mempersiapkan pasukan-pasukannya di daerah Lubang Buaya.
- 01 Oktober 1965 : Pasukan PKI mengadakan penculikan para Jenderal.
- 02 Oktober 1965 : Pemerintah mengadakan operasi militer dengan menurunkan pasukan kostrad di bawah Meyjen Soeharto.

§  Para Jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G30S/PKI :
1. Jenderal Ahmad Yani
2. Jenderal S. Parman
3. Jenderal R. Suprapto
4. Jenderal M. T Haryono
5. Jenderal D. I Panjaitan
6. Jenderal Sutoyo Siswomiharjo

Menjelaskan pendapat tentang strategi 30S/PKI
Secara historis, metode dalam pola-pola gerakan Komunisme di Indonesia mengalami kontinuitas yang menunjukkan konsistensi, terutama taktik infiltrasi (penyusupan) dan strategi ‘penyesuaian’ terhadap lingkungan yang dihadapi sebagai jembatan dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu menciptakan masyarakat Komunis sesuai ajaran Marxisme Leninisme. Sejarah Komunisme di Indonesia menunjukkan adanya konsistensi pola-pola infiltrasi dengan mengambil peran-peran di setiap momen dalam berbagai bentuk. Strategi ini tidak terlepas dari pernyataan Lenin bahwa “Revolusi tidak harus dilakukan oleh Partai Komunis, tetapi kemenangan akhir harus berada di tangan Partai Komunis” dengan melaksanakan pola pemanfaatan organisasi, kelompok, individu sebagai obyek infiltrasi. Konsep ini berkembang menjadi doktrin yang dijadikan secara konsisten sejak awal terbentuknya PKI pada tahun 1920 hingga terjadinya pemberontakan G. 30 S/PKI 1965.
Seperti pada tahun 1920, kelahiran PKI merupakan proses yang tidak terlepas dari penggunaan cara-cara infiltrasi yang dikenalkan oleh Lenin sebagai metode dalam upaya menyebarkan Komunisme Internasional ke seluruh dunia dengan mengimplementasikan taktik Block Within/Blok Dalam. Metode ini digunakan tokoh-tokoh Komunisme Belanda, yakni H.J.F.M Sneevliet, dkk. melalui ISDV (Indische Sociaal Demochratische Vereniging) guna melebarkan sayapnya dengan cara penyusupan sebagai usaha mengembangkan pengaruh idiologinya ke berbagai organisasi pergerakan nasional.
Pasca kongresnya pada 1923, PKI yang telah berkembang dengan cepat memutuskan untuk terus menggerakkan penyusupan ke tubuh SI (Serikat Islam) yang memiliki anggota besar. Selanjutnya, PKI mendirikan Barisan Pemuda dengan memperhatikan partisipasi wanita untuk memudahkan pengendalian SI Merah yang telah terkontaminasi ideologi kiri dengan mengganti nama SR (Sarekat Rakyat) yang kemudian dilebur ke dalam organisasi PK (Partai Komunis) pada tahun 1924. Kebesaran kekuatan PKI tidak berlangsung lama karena Pemerintah Hindia Belanda melarang setelah partai ini melakukan pemberontakan pada 1926 (Ruth T. Mc. Vey, 2010). Tindakan ini berdampak pada organisasi-organisasi pergerakan Boemi Poetra yang harus mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Banyak para pimpinan pergerakan, seperti Moh. Hatta, Soetan Syahrir ditangkap oleh pemerintah kolonial (G. Ambar Wulan, 2009). Sedangkan beberapa pimpinan PKI, antara lain Muso dan Alimin melarikan diri ke Moscow.
Kepulangan Muso dari Moscow bulan Agustus 1948 yang membawa misi Komintern baru, yakni garis keras Zhadanov meradikalkan dan menempatkannya sebagai pimpinan anggota-anggota khusus PKI. Dalam waktu cepat Muso berhasil menjadikan PKI sebagai partai besar dengan kekuatan terletak pada kaum buruh dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) sebagai kekuatan bersenjata FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang telah dibina Amir Syarifuddin sejak ia menjabat sebagai menteri pertahanan dan kemudian perdana menteri. Penggalangan PKI melalui Front Nasional menjadi alternatif strategis PKI karena peluang untuk memperoleh kekuatan melalui jalur parlemen tidak memungkinkan lagi. Dengan dalih menghadapi ancaman serangan militer Belanda, PKI menyerukan untuk melakukan pertahanan rakyat, seperti penggelaran Brigade ke-29 TNI yang berhasil disusupi PKI dan sebagian besar anggotanya berasal Pesindo untuk melakukan perebutan daerah-daerah pedesaan tanpa bertempur. Pada 18 September 1948, PKI memukul perjuangan RI dari belakang dengan melakukan pemberontakan dan memproklamirkan berdirinya Republik Sovyet di Madiun. Presiden Soekarno menyebutnya sebagai tindakan awal PKI di bawah Muso untuk merebut kekuasaan seluruh pemerintah RI. Sikap tegas pemerintah, yakni menumpas PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya (Pusjarah TNI, 2009).
Kegagalan pemberontakan PKI ini mendorong dilakukan pembaharuan kebijakan PKI selanjutnya di bawah pimpinan D.N. Aidit yang baru tiba di Indonesia dari pelariannya ke luar negeri. Dalam hal ini D.N. Aidit melakukan revisi kebijakannya dengan menghindari ‘perang terbuka’ (open rebellion) seperti yang dilakukan Muso di Madiun. Hal tersebut didasarkan pada posisi PKI belum menjadi king marker, oleh karena itu Aidit kemudian membangun sebuah front nasional melalui kerjasama antar berbagai partai politik dan unsur-unsur masyarakat lainnya dengan tetap mempertahankan independen PKI, baik secara politis, idiologis maupun organisatoris. Di samping itu, buruh dan tani menjadi basis kekuatan yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan PKI secara lebih efektif.
Bagi PKI, kompromi dengan menyesuaikan ideologi Marxisme-Leninisme dengan situasi di Indonesia merupakan taktik jangka pendek yang dilakukan hingga saatnya PKI mampu mengumpulkan kekuatan dan pengaruh yang memadai. Hal ini menjadi pijakan PKI dalam menentukan bentuk kebijakan, taktik perjuangan, dan bentuk organisasi partai. Dalam Kongres Nasional ke-V PKI pada 1954, Aidit menyatakan tekadnya untuk “meng-indonesiakan Marxisme-Leninisme” dan menempuh taktik komunis klasik, yaitu Front Persatuan Nasional. Artinya, PKI bekerjasama dengan golongan-golongan Non-Komunis dan bersedia mendukung pemerintah sekalipun dianggap borjuasi nasional. Taktik ini sejalan dengan pendekatan yang dilakukan Uni Soviet dan RRC terhadap negara-negara baru merdeka di Asia (termasuk Indonesia) dalam rangka global strategy gerakan Komunis Internasional (Pusjarah TNI, 2009).
Dalam melaksanakan program perjuangan partai yang dihasilkan kongres tersebut, pada tahun 1955 dirumuskan strategi PKI yang disebut MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan), yakni: Pertama, perjuangan gerilya oleh massa petani di pedesaan. Kedua, perjuangan revolusioner oleh kaum buruh di perkotaan, terutama oleh kaum buruh transport. Ketiga, bekerja intensif dikalangan kekuatan bersenjata musuh. Dengan MKTBP, PKI melakukan persiapan bagi pelancaran revolusi sosial. Dalam mengimplementasikan MKTBP, PKI melaksanakan infiltrasi secara intensif di kalangan militer-polisi. Pelaksanaan bekerja di kalangan bersenjata ini dilakukan sangat rahasia sehingga kader-kader di tingkat CC (Comite Central) PKI pun tidak semua mengetahuinya. Sesuai derajat kerahasiaannya, Sidang Politbiro PKI mendelegasikan wewenang secara absolut kepada ketua CC PKI terpilih, yaitu D.N. Aidit.
Menganalisis dampak dari peristiwa gerakan 30S/PKI

Peristiwa G30S/PKI 1965 yang terjadi di Indonesia telah memberi dampak negatif dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia yaitu,
1. Dampak Politik

a. Presiden Soekarno kehilangan kewibawaan di mata rakyat Indonesia.

b. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil sebab muncul pertentangan dalam lembaga tinggi negara.

c. Sikap pemerintah yang belum dapat mengambil keputusan untuk membubarkan PKI sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.

d. Munculnya aksi demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan rakyat beserta mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, KAPPI, dan KAPI menuntut pembubaran terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Tuntutan mereka dikenal dengan istilah tritura atau tiga tuntutan rakyat, yaitu

1) Pembubaran PKI.
2) Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur- unsur PKI.
3) Penurunan harga-harga barang.

e. Pemerintah mengadakan reshuffle (pembaharuan) terhadap Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang disempurnakan dengan ditujuknya kabinet yang anggotanya seratus menteri sehingga dikenal dengan Kabinet Seratus Menteri. Akan tetapi, pembentukan kabinet tersebut ditentang oleh KAMI dan rakyat banyak sebab dalam kabinet tersebut masih diambil menteri-menteri yang pro-PKI atau mendukung PKI sehingga mereka melakukan aksi ke jalan dengan mengempeskan ban-ban mobil para calon menteri yang akan dilantik. Aksi tersebut menewaskan seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Kematian Arif Rahman Hakim tersebut memengaruhi munculnya aksi demonstrasi yang lebih besar yang dilakukan mahasiswa dari para pemuda Indonesia di Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya.

f. Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI sebab dianggap telah menjadi pemicu munculnya aksi demonstrasi dan turun ke jalan yang dilakukan oleh para pemuda.

g. Pada tanggal 11 Maret 1966, diselenggarakan sidang kabinet yang ingin membahas kemelut politik nasional. Namun sidang itu tidak dapat diselesaikan dengan baik karena adanya pasukan tak dikenal yang ada di luar gedung yang dianggap membahayakan keselamatan Presiden Soekarno.

2. Dampak ekonomi

Di bidang ekonomi, peristiwa G30S/PKI telah menyebabkan akibat yang berupa inflasi yang tinggi yang diikuti oleh kenaikan harga barang-barang, bahkan melebihi 600% setahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi.

a. Mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru yaitu dari Rp. 1000 menjadi Rp. 100.

b. Menaikkan harga bahan bakar menjadi empat kali lipat tetapi kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga yang sulit untuk dikendalikan.

1 komentar: